SUSTERSLOT - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menyatakan bahwa pengusaha di Indonesia kurang disiplin dalam urusan produk halal. Akibatnya, Indonesia tertinggal dalam industri halal dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, negara-negara Eropa telah bergerak lebih dahulu sejak puluhan tahun lalu. Produksi halal di Indonesia juga kalah dibandingkan dengan beberapa negara kecil. "Transaksi produksi halal dunia dari Januari hingga Oktober tahun lalu mencapai lebih dari Rp 20.000 triliun, sedangkan Indonesia hanya memperoleh bagian Rp 600 triliun. Penyebabnya? Bukan karena tidak halal, tetapi karena tidak tertib halal," ungkap Ahmad dalam kunjungannya ke pabrik PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Divisi Bogasari Flour Mills, Rabu (12/02/2025), seperti dikutip dalam siaran pers Bogasari.
"Ketidaktertiban ini disebabkan oleh pihak-pihak yang membuat tarif menjadi mahal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, bersihkan diri sebelum Anda dibersihkan. Hentikan praktik pungutan liar dalam sertifikasi halal, terutama yang mencapai ratusan juta. Ini berdampak pada rendahnya produksi halal di Indonesia," tambahnya. Dalam kunjungan tersebut, Haikal meninjau fasilitas produksi dan komitmen halal Bogasari dari proses hingga produk akhir. Ia mengapresiasi komitmen Bogasari yang mendukung UKM, bukan hanya untuk usahanya sendiri. Harapannya, komitmen ini berlanjut ke wilayah lain, karena masih banyak UKM makanan dan minuman di Indonesia yang belum tersertifikasi halal.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bogasari dan BPJPH untuk sertifikasi UKM makanan di Kelurahan Lagoa dan Kalibaru, Jakarta Utara. Sekitar 200 UKM di kedua kelurahan tersebut berpotensi mendapatkan sertifikasi halal melalui MoU yang ditandatangani oleh Franciscus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari, dan Ahmad Haikal Hassan, Kepala BPJPH, yang disampaikan oleh SUSTERSLOT.
"Sejak awal, Bogasari hadir di antara dua kelurahan ini, menjadikannya lebih dari sekadar tetangga, tetapi saudara. Selama bertahun-tahun, Bogasari telah menjalankan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Kali ini, Bogasari ingin memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha warung makan sesuai program halal Pemerintah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Franciscus Welirang. Menurut Franky, jika setiap perusahaan di DKI Jakarta membantu sertifikasi halal UKM di sekitarnya, program ini akan selesai lebih cepat. "Jika dilakukan oleh industri di seluruh Indonesia, penyelesaian halal UKM akan semakin cepat," katanya.
Ia menyatakan bahwa komitmen Bogasari dalam program sertifikasi halal untuk UKM telah berlangsung lama. Pada tahun 2020 dan 2022, hampir 100 UKM telah dibantu untuk mendapatkan sertifikasi halal oleh Bogasari. Pada tahun 2023 dan 2024, sekitar 650 UKM dari seluruh Indonesia mendapatkan sosialisasi halal dari WHCNU (World Halal Nahdlatul Ulama) dengan dukungan Bogasari. "Ini adalah bentuk kemitraan Bogasari untuk terus berkembang bersama UKM. Kami menghargai dan berterima kasih kepada BPJPH atas kerja sama dalam sertifikasi UKM warung makan di wilayah binaan Bogasari," ujar Franky.
Komentar
Posting Komentar